Salah
satu masalah yang cukup mendesak dalam suatu Negara adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan
merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.
Kemiskinan
menjadi masalah yang sangat penting untuk diatasi oleh Indonesia maupun Negara
lain, tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur penilaian bagi sebuah
Negara apakah Negara itu makmur dan sejahtera atau tidak, semakin tinggi tingkat
kemiskinan maka Negara itu dapat dikatakan belum makmur begitupun sebaliknya
semakin rendah tingkat kemiskinan suatu Negara, maka semakin makmur dan
sejahtera Negara tersebut. Setiap Negara mempunyai cara masing-masing dalam
mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara
Indonesia. Kiranya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang
kadang kurang efektif, namun banyak juga yang berpengaruh positif.
Berikut
beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan di
Indonesia:
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Program Bantuan Langsung Tunai yang
merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan
program konversi bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki
dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar
kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan
pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara
wajib menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjaga stabilitas harga bahan
kebutuhan pokok
Fokus program ini bertujuan menjamin
daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
- Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
- Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
3. Mendorong pertumbuhan yang
berpihak pada rakyat miskin
Fokus program ini bertujuan
mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas
dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
- Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
- Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
- Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
- Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
- Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
- Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
4. Menyempurnakan dan memperluas
cakupan program pembangunan berbasis masyarakat
Program ini bertujuan untuk
meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan
perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan
kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus
ketiga ini antara lain :
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
- Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
- Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan akses masyarakat
miskin kepada pelayanan dasar
Fokus program ini bertujuan untuk
meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan,
dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara
lain :
- Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
- Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
- Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
6. Membangun dan
menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
Fokus ini
bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi
guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah
seperti :
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
- Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
- Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan
7. Membangun Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KUR merupakan kredit program yang
diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan
bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan
plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya
dijamin oleh pemerintah.
Dari program ini (KUR), diharapkan
sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa.
Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat
tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM.
Selain program KUR, pemerintah juga
menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja
program ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM.
Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang
lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan
dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta
keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891
kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834
kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan
akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan
Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap
kecamatan.
Melalui program ini, sebanyak 31,92
juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan
menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10
juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4
juta per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada
8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan
sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007
diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun
dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62
triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD
pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.
Berikut adalah cara pemerintah dalam
mengatasi kemiskinan, masih banyak lagi program yang telah pemerintah canangkan
untuk mengatasi kemiskinan namun masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita
sebagai warga Negara yang baik harusnya turut membantu pemerintah dalam
mengatasi kemsikinan. Karena pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai
masyarakat, berikut adalah cara yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat
lakukan dan juga semoga pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :
- Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.
- Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah menjalankan program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan baik.
- Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyakrat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- Sumber:
- http://punyaprasetyo.wordpress.com/2012/04/20/cara-cara-yang-pemerintah-lakukan-untuk-mengaatasi-masalah-kemiskinan/
- http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/10/02/upaya-pemerintah-mengatasi-masalah-kemiskinan-498410.html
