Review 2: PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

Oleh :

GUTOMO

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1,Juni 2012

Berisi :

B. PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemajuan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kediri.

Menurut penulis yang semestinya mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah, pengurus, pengawas, maupun anggota koperasi yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a.      Dikembalikan pada hukum itu sendiri (Dari segi Undang-undang Perkoperasian, Peraturan pemerintah, Peraturan menteri koperasi)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil menengah No.19/Per/ M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya.” Prinsip aturan koperasi “dari anggota untuk anggota” kemungkinan mudah disimpangkan, penyimpan dana dan pengguna dana KSP dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan menteri negara koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008. Dengan dibolehkannya calon anggota. Dalam prakteknya calan anggota berkali kali menyimpan dan meminjam dana koperasi tidak menjadi anggota dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Menurut Soerjono Soekanto1, berfungsi atau tidaknya hukum (modern) atau peraturan tertulis terkait dengan empat faktor, antara lain: pertama, dikembalikan kepada hukum atau peraturan itu sendiri; kedua, kepada petugas hukumnya; ketiga, adanya fasilitas yang mendukung dan; keempat, warga masyarakat yang terkena peraturan. Dari sini dapat diambil suatu gambaran kenapa koperasi simpan pinjam khususnya di Kota Kediri belum bias memajukan kesejahteraan anggotanya? Karena hukum atau substansi hukumnya belum bias memberikan asas kemanfaatan atau kurang efesien dikarenakan adanya pertentangan aturan satu dengan yang lainnya, Sedangkan menurut Lawrence M, friedmen bahwa hukum bisa berfungsi jika tiga sebab terpenuhi salah satunya adalah substansi hukumnya atau isi peraturannya bertentangan tidak dengan konstitusi kita.

b.      Dari Segi struktur atau Penegak Hukumnya

Berbagai wujud kebijakan public yang berpihak kepada masyarakat koperasi telah lahir dan ditetapkan di Kota kediri, seperti Perda No 4 tahun 2009 yang berisi amanat tentang Pemberdayaan Masyarakat Koperasi dan UMKM, Peraturan Daerah tentang pemberian bantuan permodalan untuk memperkuat pendanaan yang dibutuhkan masyarakat koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya telah pula ditetapkan Kenapa koperasi perlu dikembangkan dan dilindungi, apakah koperasi merupakan anak emas dan satu satunya badan usaha yang mampu menjadi tumpuan lahirnya kesejahteraan masyarakat; tentunya memang bukan satu satunya, tetapi sebagai salah satu pilar yang menopang tegaknya perekonomian masyarakat, koperasi perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua komponen bangsa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman dan arah pembangunan perekonomian bangsa menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Inilah amanat perjuangan bangsa yang senantiasa harus dihayati dan menjadi cerminan perilaku kita sebagai bangsa dalam mewujudkan tatanan kehidupan perekonomian kita. Kenyataan yang ada di koperasi simpan pinjam Kota Kediri, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM hanya bersifat menghimbau. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Satria dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kediri pada wawancara dengan penulis bahwa masih sangat perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah kepada pengawas dan pengelola KSP di Kota Kediri. Sedangkan menurut Ibu Endang sudah seringkali diingatkan para pengelola koperasi di Kota Kediri agar melaksanakan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 62 menyatakan dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah:

a.       Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya

b.      Mendorong, mengembangkan,dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

Menurut penulis, undang-undang memerintahkan pemerintah melakukan pembinaan kepada koperasi dan harus memberikan bimbingan kepada pengelola agar mematuhi konstitusi yang ada. kenyataan yang ada Dinas Koperasi Kota Kediri kurang serius dalam pembinaan, yang di buktikan dengan masih adanya KSP yang ada di Kota Kediri dalam menjalankan usahanya tidak taat pada konstitusi yang ada. Bunga yang tinggi 4% per bulan, jangka waktu angsuran yang pendek (sepuluh minggu lunas), calon anggota masyarakat diluar kota Kediri, pemahaman hukum perkoperasian bagi pengurus, pengelola, anggota, masih menjadi persoalan penting di koperasi simpan pinjam. Menurut Satjito Rahardjo menegaskan meskipun dibuat peraturan hukum yang bersifat kekeluargaan, namun apabila para penyelenggara negara (petugas hukum) bersifat perorangan maka peraturan tersebut tidak ada artinya dalam pratek. Sebaliknya, walaupun peraturan hokum dibuat tidak sempurna tetapi bila semangat para penyelenggaranya baik, maka hokum tersebut akan terlaksana dengan baik pula.

c.       Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.

Tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung bekerjanya hukum merupakan sarana (modal) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi “fasilitas-fasilitas” yang dapat disediakan oleh hukum antara lain: fasilitas untuk mewujudkan suasana tentram dalam berusaha seperti tempat yang aman; fasilitas memberi kemudahan. misalnya kemudahan dalam akses kredit serta; fasilitas dalam mewujudkan hubungan kemitraan dan lain-lain2.

d.      Warga masyarakat yang terkena peraturan

Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini merupakan titik sentralnya. Menurut teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang untuk mentaati atau tidak mentaati hukum ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang di dalam kepustakaan sosiologi hukum disebut kesadaran hukum. Kesadaran hukum seseorang menjadi hal yang sangat penting bagi berdayagunanya hukum, dengan kesadaran hukum fungsi hukum akan berjalan dengan maksimal.

•    Faktor Nilai

Nilai yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan faktor penentu bagi tumbuhnya kesadaran orangperorang dalam hal berbuat atau tidak berbuat, patuh atau tidak patuh terhadap semua peraturan yang berlaku.

•     Unsur Politik.

Koperasi simpan pinjam hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politis kepentingan pengurus. Budaya hukum yang menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ideide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jadi menyangkut struktur institusi-institusi penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Pejabat Dinas koperasi dan usaha kecil menengah, Pejabat Dekopinda dan para Notaris di Kota Kediri Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah isi peraturan perundangan perkoperasian yang di buat sesuai dengan nilainilai yang tumbuh dalam masyarakat koperasi, living law. Misalnya, demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan, prinsip solidaritas dan lain-lain. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum yang meliputi nilai, pandangan serta harapannya. kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Oleh karena itu, tanpa kultur hukum, system hukum tidak akan berdayaguna. Karena kultur hukum adalah berbicara tentang sikap, pandangan atau persepsi seseorang atau sekelompok masyarakat.

e.       Dari segi anggota koperasi 

•   Kurangnya pemahaman tentang perkoperasian. 
• Adanya keterlambatan dalam melunasi peminjaman dari anggota koperasi simpan pinjam sehingga akhirnya mengakibatkan kas koperasi tidak cukup untuk mengurusi kebutuhan ruman tangga koperasi tersebut.

DAFTAR BACAAN

Beny Susetyo, Teologi Ekonomi, Malang: Averroes Press, 2006.

Cliort Gerzt (trj), Abangan, Santri dan Priyayi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1973.

Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Lawrence M. Friedman, Law and Society, New Jersey: Prinntice Hall, 1975.

Selo Sumardjan, Segi-segi Politik Program pembangunan Indonesia, Bandung: Terate, 1969.

Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumi,1981

Zudan Arief Fahrullah, “Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai sarana Pemberdayaan Sektor Informal”, dalam Disertasi, Semarang: UNDIP, 2001.

 

Review 1: PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

Oleh :

GUTOMO

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1,Juni 2012

Berisi :

ABSTRAK

Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di kota Kediri selalu meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi simpan pinjam pun mengalami pertumbuhan dan mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2009 tercatat 356 koperasi dan 22 koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2010 tercatat 398 koperasi dan 23 koperasi simpan pinjam, dan pada tahun 2011 tercatat 410 koperasi dan 21 koperasi simpan pinjam. Pemanfaatan koperasi simpan pinjam dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kota Kediri bisa bekerja jika pelaksanaan koperasi adalah sesuai dengan Keputusan Menteri No 96 / Kep / M.KUKM / IX / 2004, pedoman standar pada operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Menteri No 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan tabungan dan pinjaman oleh koperasi, jika peraturan tersebut di atas dilaksanakan maka akan menciptakan sebuah koperasi yang efisien bagi para anggotanya dan juga dapat meningkatkan pereekonomian kota Kediri.

A.    PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi yang sering disebut sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan ini, batasannya dirumuskan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Banyak masyarakat berpendapat bahwa Koperasi Simpan Pinjam sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kediri selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak mengalami pertumbuhan jumlahnya justru mengalami penurunan. Pada Tahun 2009 tercatat 356 koperasi dan 22 KSP, tahun 2010 tercatat 398 koperasi dan 23 KSP, tahun 2011 tercatat 410 koperasi dan 21 KSP.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Penulis mengenai pelaksanaan usaha koperasi simpan pinjam di Kota Kediri:

1.      Untuk menjadi Anggota di Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat hampir 95% peminjam bukan anggota melainkan Calon Anggota dan Calon Anggota sudah lebih dari tiga bulan meminjam di KSP.

2.       Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

3.      Sumber dana berasal dari anggota tertentu (pemodal) yang menentukan tingkat suku bunga tinggi rata-rata 24% per tahun atau2% per bulan.

4.      Calon anggota adalah masyarakat peminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut pengakuaan calon anggota mereka tidak mengetahui sama sekali dasar hukum perkoperasian, yang terpenting menurut mereka mendapatkan pinjaman uang dan kapan mereka mengangsur pinjaman sudah dirasa selesai.

Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji, mendiskusikan dan mencarikan solusi, agar sektor koperasi simpan pinjam berkembang sekaligus tidak meninggalkan asas, prinsip  dan tujuan yang sudah secara jelas tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian. Berangkat dari pemikiran diatas, maka penulis ingin mengetahui pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri.

B. PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemajuan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kediri.

Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dimata masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi,stuktur kekuasaan) yang unik dan khas jika dibandingkan dengan badan usaha yang lain, serta kurang memasyarakatnya informasi  tentang praktek-praktek koperasi yang baik yang telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya. Adapun faktor-faktor penyebab mengapa koperasi simpan pinjam belum memajukan kesejahteraan anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di kota Kediri, dapat penulis jelaskan hasil wawancara dengan 10 koperasi simpan pinjam di Kota Kediri (pengurus, pengelola, anggota dan calon anggota) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kediri, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tentang Perkoperasian serta pendapat atau pandangan ahli hukum. Analisa hasil wawancara langsung dengan pengurus, pengelola, anggota, calon anggota dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kediri:

1. Pengurus koperasi simpan pinjam di Kota Kediri sudah memahami perundangundangan yang ada, akan tetapi memanfaatkan kelemahan perundang-undangan yang ada untuk kepentingan pribadi pengurus

2. Pengurus yang mempunyai modal besar yang ditanam di koperasi simpan pinjam merupakan penentu kebijakan dalam usaha koperasi simpan pinjam. Baik dalam manajemen kelembagaan, manajemen usaha (penghimpunan dana dan penyaluran dana) maupun manajemen keuangan.

3. Peran pemerintah lewat Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil Kota Kediri tidak bisa berbuat banyak menghadapi perilaku pengurus kopersai simpan pinjam yang tidak sesuai dengan perundangundangan. Hal ini terbukti dalam pengawasan hanya memberikan himbauan-himbauan saja tanpa ada tindakan yang tegas berupa sanksi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

     “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” 

DAFTAR PUSTAKA

Beny Susetyo, Teologi Ekonomi, Malang: Averroes Press, 2006.

Cliort Gerzt (trj), Abangan, Santri dan Priyayi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1973.

Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Lawrence M. Friedman, Law and Society, New Jersey: Prinntice Hall, 1975.

Selo Sumardjan, Segi-segi Politik Program pembangunan Indonesia, Bandung: Terate, 1969.

Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumi,1981

Zudan Arief Fahrullah, “Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai sarana Pemberdayaan Sektor Informal”, dalam Disertasi, Semarang: UNDIP, 2001.

 

TUGAS 4

1.      Tindakan yang dilakukan Bank Indonesia jika peredaran uang di Indonesia menimbulkan inflasi

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

   Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia.Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

   Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

•   Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

•    Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

•    Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

•     Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.  Faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan Internasional

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional adalah, Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara berbeda. Jarang sekali suatu negara dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu masing-masing negara harus melakukan pertukaran. Sebagai contoh mesin - mesin mobil yang ada di Indonesia merupakan barang import dari Negara lain, hal itu harus dilakukan karena Indonesia sendiri belum mampu membuatnya.

3.  Ciri - ciri Negara yang telah berhasil membangun negaranya

Negara yang berhasil tidak selalunya berasal dari negara yang telah maju, bukan pula negara berkembang pula itu adalah negara yang gagal. Dari beberapa sumber yang saya pelajari terdapat beberapa ciri negara yang berhasil dalam artian berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai negara:

1) Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
       Negara yang berhasil pastinya dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. serta menjamin keamanan. ketika negara tidak bisa menghadirkan keamanan, maka kemakmuran dan fungsi sosial sudah pasti ikut runyam. Contoh : Penjagaan perbatasan yang intensif oleh TNI.

2) Keadilan
        Dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Contoh : Penegakkan hukum melalui lembaga peradilan.

3) Pengaturan dan Ketertiban
        Negara yang mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh : UU tentang Tindak Pidana Korupsi.

4) Kesejahteraan dan Kemakmuran
         Negara yang telah mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. contoh : pelatihan tenaga siap kerja.

5) Peningkatan kualitas hidup
         Negara yang telah berhasil pastinya memiliki penduduk yang berhasil pula melalui kinerja pemerintahan Negara yang menjalankan fungsi Negaranya dengan baik. Dengan begitu terjadilah peningkatan kualitas hidup yang lebih tinggi. Contoh: pendapatan perkapita negara yang tinggi.

4. Benarkah Inflasi selalu merugikan?

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Inflasi tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat, produksi, dan perekonomian.

Contoh dampak postif dari Inflasi:

a. Peredaran / perputaran barang lebih cepat, 

b. Kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi, 

c.  Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. 

d. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi   daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).

Sumber:

-          http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

-          http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi

-          http://astridpurnamasary.wordpress.com/2013/05/10/tugas-4/

-          http://amelnurulhidayah.blogspot.com/2013/05/tugas-4.html

-          http://ichatifanys.blogspot.com/2013/05/tugas-4.html