Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ruang
lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja.
Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa
komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual
(“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga
Penjamin Simpanan (“LPS”).
Jadi,
berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan
Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:
a. Kepailitan dan PKPU,
serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio
pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya
sederhana atau tidak (lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
b. Hak kekayaan intelektual:
- Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Hak Cipta (lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
c. Lembaga Penjamin Simpanan (lihat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):
- Sengketa dalam proses likuidasi.
- Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
Jadi,
seperti telah kami uraikan di atas, kewenangan Pengadilan Niaga tidak
hanya mencakup perkara kepailitan saja, tapi juga perkara-perkara dalam
lingkup HKI dan LPS.
Dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan
Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan
masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan
diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukanya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok
kekuasaan kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.
a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga
Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut (Rahayu Hartini, 2008 : 258 ) :
1) Memeriksa dan memutusakan permohonan pernyataan pailit
2) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengadung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.
Sumber:
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga
- http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar